Hingga saat ini, izin perhutanan sosial (PS) yang dikeluarkan kepada kelompok-kelompok PS di Indonesia telah mencapai sekitar 2,6 juta hektar dan melibatkan sekitar 588.000 kepala rumah tangga. Luas kawasan PS yang dikelola masyarakat telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun demikian, kemajuan signifikan sejak tahun 2017 ini masih belum memenuhi target pemerintah yaitu sebesar 12,7 juta hektar. Beberapa proyek telah dan sedang dilaksanakan untuk mendukung upaya Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk mempercepat proses perizinan bagi Kawasan-kawasan PS yang dimaksud, termasuk penyusunan pedoman dan dukungan untuk kelompok-kelompok PS untuk dapat memenuhi persyaratan proses perizinan. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial didirikan di setiap provinsi untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan PS.

Kerangka hukum untuk merealisasi target 12,7 juta hektar hutan di bawah pengelolaan masyarakat telah diterbitkan/tersedia. Namun, keberhasilan program PS memerlukan ker-jasama yang baik antar kementerian dan kerangka kebijakan yang harmonis di tingkat Nasional.

Beberapa masalah utama yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program PS, adalah : 

• Koordinasi yang lemah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kementerian terkait lainnya di tingkat nasional.
• Kurangnya partisipasi pemerintah daerah, termasuk provinsi, kabupaten dan desa dalam pelaksanaan program PS
  
• Kurangnya akses bagi kelompok-kelompok PS yang telah memiliki izin untuk memperoleh pembiayaan dan layanan penyuluhan.
• Pemanfaatan kayu dalam skema PS
  

Hingga saat ini masih belum dapat diketahui dengan pasti bagaimana dampak pemberian lisensi, izin dan pelaksanaan skema PS dalam memperbaiki mata pencaharian penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar hutan. Pengelolaan dan perlindungan hutan berkelanjutan dalam skema PS mensyaratkan kelompok-kelompok PS menerima manfaat nyata dari izin yang telah mereka peroleh. Keberhasilan kelompok-kelompok PS akan meningkatkan peluang melakukan perubahan dan mendorong minat kelompok komunitas lain untuk turut mengajukan permohonan izin PS.

Ketika izin PS telah diterbitkan, kelompok-kelompok PS tidak perlu bergantung kepada dukungan pemerintah, tetapi dapat membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan mencari investasi untuk melaksanakan rencana pengelolaan hutan dan rencana bisnis mereka. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian ini, banyak kelompok memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh investasi yang sesuai dengan kapasitas dan tugas organisasi yang telah disetujui dalam rencana pengelolaan hutan