Kelompok Tani Hutan di Wairbleler, Sikka, Menanti Kelanjutan Program Perhutanan Sosial FP V
Kelompok Tani Hutan Hoder Ruha Nukak di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, pada Kamis (31/8/2023) pagi, mendapatkan kunjungan dari pengelola program percepatan perhutanan sosial (Forest Programme V) kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jerman. Kelompok tani hutan Desa Wairbleler ini menjadi salah satu kelompok dampingan program percepatan perhutanan sosial (Forest Programme V) kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jerman di Kabupaten Sikka.
Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, perwakilan KFW, Hubert, perwakilan KFW untuk Indonesia, Yani, Koordinator Provinsi Program FP V, Timbul Batubara, Timoti selaku konsultan, Kepala UPT KPH Sikka, Benediktus Heri Siswadi, Kepala Desa Wairbleler, Muhamad Jafar, para fasilitator program perhutanan sosial FP V di Kabupaten Sikka dan puluhan warga dari KTH Hoder Ruha Nukak.
Ketua Kelompok Tani Hutan Hoder Ruha Nukak, Eliseus Loku pada kesempatan itu, mengatakan, kelompoknya terdiri atas 105 orang yang mengelola 2 blok lahan seluas 408 hektar. Pada blok 1, hasil hutan yang diperoleh berupa jambu mente dan asam sementara di blok 2, hasil hutan berupa kemiri, kakao, dan hasil tambahan bambu petung, bambu aur dan bambu local lainnya. Lanjutnya, dari hasil hutan dan pertanian yang ada tersebut, pihaknya mengalami kendala untuk memasarkan dikarenakan sulitnya akses transportasi dari dalam kawasan hutan menuju pasar.
“Anggota kami yang ada di dalam area kerja ambil hasil hutan pakai pikul dengan jarak 2,5 Km dari hutan sampai di pemukiman. Kami sungguh kesulitan pada akses jalan. Ini yang membuat kami tidak bisa berdaya untuk mengambil hasil hutan yang ada di dalam,” ungkapnya.
Selain itu, kata Eliseus Loku, pihaknya juga mempunya kendala dalam pemasaran, yang mana hasil hutan dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga beli di pengusaha komoditi yang rendah.
Pihaknya berharap, dengan adanya program perhutanan sosial ini, ada keberlanjutan dengan dukungan modal usaha untuk membeli hasil komiditi hutan dan juga dukungan untuk pekerjaan jalan patroli agar mempermudah mereka dalam memindahkan hasil hutan.
“Hadirnya program ini, saya mewakili 105 anggota berharap ada bantuan modal usaha. Supaya hasil komoditi kami bisa tampung dan dicari pasaran di luar,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Kelompok Tani Hutan Hoder Ruha Nukak, Josepina Nona. Menurutnya, hasil komiditi hutan yang ada mencukupi, namun terkendala dalam pemasaran.
“Kami mau jual ke pasar itu biaya ojek mahal. Kami minta agar di kelompok kami ini bisa ada modal usaha agar kami bisa beli dari petani dan jual sendiri,” ungkapnya.
Ia juga meminta ada dukungan untuk membeli benang dan kebutuhan yang diperlukan dalam usaha rumah tangga pembuatan sarung dengan bahan pewarna alam.
Diskusi antara KfW, tim FP V dan Kelompok Perhutanan Sosial Hoder Ruha Nukak desa Waribleler, Kecamatan Waigete
Perwakilan KFW, Hubert, mengatakan, KFW adalah lembaga keuangan dari Jerman yang mendanai program perhutanan sosial di Indonesia.
Lanjutnya, kehadiran program perhutanan sosial ini sebetulnya sudah dipersiapkan sejak tahun 2019, namun dirinya tidak mengetahui proses implementasi program ini mengalami kendala begitu lama.
“Memang agak terlambat karena wabah corona tetapi yang paling penting sekarang tiba saatnya kita akan melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan,” ujarnya.
Lanjutnya, sebetulnya kedatangan pihaknya untuk mendengarkan secara langsung dari bapak mama kelompok tani hutan agar setelah pulang, kami bisa membuat desain program yang bagus untuk dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala UPT KPH Sikka, Benediktus Heri Siswadi, mengatakan, untuk perhutanan sosial di Kabupaten Sikka sampai saat ini total izin yang telah diberikan ada 30 izin tang sudah diberikan. Dari 30 izin, 25 izin skemanya adalah hutan kemasyarakatan dan 5 skema hutan desa. Dari 30 persetujuan itu, 24 izin difasilitasi melalui program Forest Programme V, salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan Hoder Ruha Nukak.
“Untuk perhutanan sosial di Kabupaten Sikka, perlu berbagai dukungan terkait dengan pengelolaan kelembagaan, kawasan maupun usaha untuk percepatan perhutanan sosial itu sendiri dan bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, selama ada program FP V di Kabupaten Sikka ini dapat berjalan dengan baik, paling tidak memberi perubahan terhadap pengelolaan perhutanan sosial.
“Saya yakin kelompok-kelompok ini juga sudah sangat menanti terkait dengan fasilitasi apa yang diberikan kepada mereka. Kegiatan FP V ini kan sudah jalan 2 tahun, dan masyarakat dan pemerintah desa selalu menanyakan kepada kami, kapan kegiatan FP V itu memfasilitasi kepada kegiatan pemberdayaan kepada masyakarat. Ini menjadi pertanyaan hampir semua pemerintah desa bahkan kelompok,” ungkapnya.
Kata Benediktus Heri Siswadi, mudah-mudahan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berlangsung hari ini, ada langkah lanjutan lebih baik supaya kegiatan-kegiatan fasilitasi itu dapat dilakukan.