Selamat Datang
GoKUPS adalah Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (Online & Real Time) berfungsi sebagai Sistem Register Nasional Perhutanan Sosial, updating data, monitoring, evaluasi, sumber informasi dan publikasi kinerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai dasar penentuan kebijakan.
Statistik Area Perhutanan Sosial
- Target : 12.700.000 Ha
- Capaian : 5.383.778 Ha
Statistik Perhutanan Sosial
Total : 8.150
Statistik Kelompok Usaha
Total : 10.027
Statistik Nilai Ekonomi
Total : Rp 101.168.424.910
GEOPORTAL
Geospatial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Informasi GeosPasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) merupakan sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data
AKPS
Akses Kelola Perhutan Sosial Akses kelola untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan diperuntukkan untuk masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan akses kelola kawasan.
SINPASDOK
Sistem Informasi Spasial & Dokumentasi KPH Sistem Informasi Spasial & Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Plus (Sinpasdok KPH+) tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat. Dengan tujuan menghadirkan sebuah sistem informasi yang sangat interaktif dengan melibatkan seluruh unit KPH di tingkat tapak dan dikoordinasikan di Pusat oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
SIMPING
Sistem Informasi Pendamping Dapatkan segala kebutuhan informasi Produk Hutan Bagi Publik lengkap dengan lokasi sesuai kebutuhan Anda.
SISPKTHA
Sistem Pengaduan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kanal pengaduan konflik yang tersinergi dengan mekanisme penyelesaian konflik sesuai ketentuan Konstitusi dengan penghormatan utama terhadap hak-hak masyarakat melalui platform daring (online) ini setiap pihak baik secara individu maupun kelompok dapat melaporkan fenomena konflik yang diketahuinya maupun dialami dimana saja dan kapan saja. Keamanan dan kenyamanan status pelapor menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem basis data.
PSKL PUSAT
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup & Perhutanan Sosial- 021-5737945
- -
- pskl.klhk@gmail.com
- -
- @PSKL_KLHK
- PSKLKLHK
- -
- PERHUTANAN SOSIAL & KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PKPS
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial- 021-5730136
- 0895 4233 71800
- penyiapankawasanps@gmail.com
- -
- @PENYIAPANKAWASANPS
- PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
- @direktorat_pkps
- PKPS PSKL KEMENLHK
BPSKL SUMATERA
Pusat layanan Masyarakat terkait Perhutanan Sosial Wilayah Sumatera- 061-7853610
- 0812 7049 9088
- balai.pskl.sumatera@gmail.com
- -
- @BPSKL_SUMATERA
- BALAI PSKL SUMATERA
- @bpskl_sumatera
- BALAI PSKL WILAYAH SUMATERA
BPSKL JAWA BALI & NUSA TENGGARA
Pusat Layanan Masyarakat terkait Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara- 0361-751815
- 0812 4642 6465
- -
- -
- BPSKL JABALNUR
- -
- BPSKL JABALNUR
BPSKL KALIMANTAN
Pusat Layanan masyarakat terkait Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan- 0859 5008 3125
- 0859 5008 3125
- -
- -
- @BPSKLWILKALIMANTAN
- -
- -
- BPSKL WILAYAH KALIMANTAN
BPSKL SULAWESI
Pusat Layanan masyarakat terkait Perhutanan Sosial Wilayah Sulawesi.- 0411 5069240
- 0821 2922 7774
- pskl.sulawesi@gmail.com
- -
- @PSKLSULAWESI
- -
- -
- BALAI PSKL SULAWESI
BPSKL MALUKU & PAPUA
Pusat Layanan masyarakat terkait Perhutanan Sosial Wilayah Maluku & Papua- 0823 9700 7005
- 0823 9700 7005
- bpsklmp@gmail.com
- -
- PSKLMALUKUPAPUA
- BALAI PSKL MALUKU PAPUA
- @bpskl_mp
- -
DIREKTORAT PKTHA
Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat- 0857 7304 6715
- 0857 7304 6715
- datin.pktha@gmail.com
- -
- @dit.pktha_lhk
- -
- -
- -
SOCIAL FORESTRY SUPPORT PROGRAMME (FP V)
Penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
83
Surat Keputusan
157
Kelompok Usaha
2204
Anggota
33
Pendamping
Guna semakin memperkuat implementasi pengelolaan perhutanan sosial, Direkorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membangun dan melakukan kerjasama strategis dan operasional dengan berbagai pihak, termasuk dalam kerangka kerja sama antar pemerintah (G to G). Kerjasama yang telah dibangun dalam kerangka G to G antara lain kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, yang diwujudkan dalam “Forest Programme ...
SSF (Strengthening of Social Forestry)
Penguatan Perhutanan Sosial
357
Surat Keputusan
774
Kelompok Usaha
19253
Anggota
254
Pendamping
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendapatkan komitmen pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF) untuk mendukung program perhutanan sosial melalui the Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) Project. Implementasi kegiatan proyek tersebut direncanakan selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2018 - 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan penyusunan Project Design Document (PDD) untuk SSF Project. PDD ini meru...
FORCLIME
FORCLIME
45
Surat Keputusan
94
Kelompok Usaha
1060
Anggota
11
Pendamping
Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini, Tim Program ini akan mendukung Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional. Fokus geografis FORCLIME adalah Indonesia Timur dan Provinsi Sulawes...
Forest Investment Programme I
Investasi Berbasis Masyarakat
60
Surat Keputusan
168
Kelompok Usaha
1529
Anggota
23
Pendamping
Project Forest Investment Program 1 (FIP-1) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat adat dalam upaya pengelolaan hutan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Proyek FIP-1 ini berupaya untuk dapat meningkatkan kapasitas dan penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan diharapkan dapat mem...
Forest Investment Programme II
Peningkatan Pengelolaan SDA Lestari Berbasis Masyarakat & Pengembangan Kelembagaan
198
Surat Keputusan
341
Kelompok Usaha
3726
Anggota
92
Pendamping
Program Forest Investment Program /FIP-II memiliki tema Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan. Tujuan dari program FIP-II adalah untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH dengan berbasis pada penguatan di tingkat masyarakat. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL merupakan salah satu Implementing Agency (IA) Proyek FIP II yang memiliki ...
Forest Programme III
Penguatan Kemitraan Perhutanan Sosial
0
Surat Keputusan
0
Kelompok Usaha
0
Anggota
0
Pendamping
Forest Programme III Sulawesi adalah proyek di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dana dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau/Entwicklungsbank (KfW).
Badan Pelaksana Proyek (PEA) adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Unit pelaksana Proyek (PIU) adalah Balai Besar Taman Nasi...
Forest Programme II
Rehabilitasi Berbasis Hutan Sosial
0
Surat Keputusan
0
Kelompok Usaha
0
Anggota
0
Pendamping
Forest Programme II merupakan sebuah proyek di bawah Kementrian LHK dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui Kreditanstalt fuWiederaufbau/ Entwicklungsbank (KfW).
Lokasi Poyek Forest Programme II di Jambi meliputi desa-desa terpilih dan areal TNKS terpilih di hulu dan di tengah daerah aliran sungai Merangin Sub-Sub-DAS dari DAS Batanghari, di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun, dimana daerah hulu (kabupaten K...